tindak pidana

  1. A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Didalam KUHP dikenal istilah strafbaar feit. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit” tersebut.

Perkataan “feit” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedang “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akankita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Vos terlebih dahulu mengemukakan arti delict sebagai “ Tatbestandmassigheit” dan delik sebagai “Wesenschau”. Makna “tatbestandmassigheit” merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu telah ada delik. Sedangkan makna “Wesenschau” merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delik apabila kelakuan itu “dem Wesen nach” yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan. Seperti misalnya kejahatan penadahan disitu tidak mungkin dimaksudkan seseorang yang telah membeli barangnya sendiri dari orang lain yang berhasil mencuri barang tersebut, karena hakikat penadahan mempunyai makna yang tidak untuk mengancam pidana seseorang yang membeli barangnya sendiri meskipun nampaknya kelakuannya telah mencocoki rumusan undang-undang.

Delik menurut pengertian sebagai “Wesenschau” telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan yurisprudensi Nederland dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum yang material.

Pengertian dari istilah “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. (Vos 1950: 25).

Menurut Pompe pengertian strafbaar feit dibedakan :

  1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
  2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Pompe 1959: 39).

Sejalan denga definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan definisi strafbaar feitmenjadi dua pengertian :

  1. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
  2. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. (Jonkers 1946: 83).

Didalam mencari elemen yang terdapat di dalam strafbaar feit oleh vos telah ditunjuk pendapat dari Simons yang menyatakan suatu strafbaar feit adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu strafbaar feit mempunyai elemen “wederrechtelijkheid” dan “schuld”. (Vos 1950: 29).

Semakin menjadi jelas bahwa pengertian strafbaar feit mempunyai dua arti yaitu menunjukan kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

  1. B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Sungguh pun demikian  setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

  1. kesengajaan atau ketidaksengajaan ( dolus atau culpa );
  2. maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
  3. macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan,pemalsuan dan lain-lain;
  4. meremcanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
  5. perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

  1. sifat melanggar hukum atau wederrechtlijkheid;
  2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atrau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
  3. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu kita ingat bahwa unsur wederrechtlijkheid itu selalu harus dianggap sebagai di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

  1. C. Jenis-jenis Tindak Pidana
    1. Tindak pidana formil yaitu sebuah tindak pidana yang unsur, sanksi dan perbuatannya sudah diatur dalam undang-undang sehingga yang dilarangnya itu adalah perbuatannya. Contohnya yaitu pencurian.
    2. Tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang dilarangnya itu adalah akibatnya. Contohnya pembunuhan.
    3. Tindak pidana dolus (sengaja) yaitu tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya pembunuhan berencana.
    4. Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang baru dapat diproses jika ada pengaduan. Contohnya perzinahan, penghinaan dll.
    5. Tindak pidana culpa yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja tetapi menimbulkan kematian. Contohnya pasal 359 KUHP tentang luka.
    6. Tindak pidana politik yaitu delik yang dilakukan karena adanya unsur politik. Biasanya ditunjukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.
  1. D. Waktu dan Tempat Tindak Pidana

Pengertian tentang terjadinya tindak pidana menurut tempat dan waktu ini adalah sangat penting oleh karena pasal 143 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mensyaratkan bahwa penuntut umum harus juga mencantumkan tentang tempat dan waktu dari tindak pidana yang telah dituduhkan itu di dalam surat dakwaannya dengan menentukan suatu akibat hukum berupa batalnya surat dakwaan tersebut apabila tentang tempat dan waktu dari tindak pidana itu telah dicantumkannya di dalam surat dakwaan yang bersangkutan.

Menurut Profesor van BEMMELEN, yang harus dipandang sebagai waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu pada dasarnya adalah waktu dan tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara material.

Pada dasarnya locus dan tempus delicti berpedoman menurut kelakuan yang secara material terjadi, akan tetapi ada kalanya terjadi keadaan yang menyertai utnuk diperluas dengan “alat/instrument” dan atau “akibat/gevolgen”, sehingga dapat disimpulkan hanya diakui tiga ajaran yaitu :

  1. “de leer van de lichamelijke daad”, yaitu mendasarkan dimana perbuatan

terjadi yang dilakukan oleh seseorang;

  1. “de leer van het instrument”, yaitu mendasarkan dimana alat yang dipakai untuk melakukan perbuatan;
  2. “de leer van het gevolg”, yang mendasarkan atas mana akibat yang langsung menimbulkan kejadian (het onmiddelijke gevolg) dan di mana akibat itu ditentukan atau telah selesai oleh delik (het constitutief) (Is Cassutto 1927: 29).

Kegunaan teori penentuan locus delicti dan tempus delicti adalah untuk memecahkan persoalan tentang berlakunya peraturan hukum pidana untuk kewenangan instansi untuk menuntut dan mengadili. Locus delicti mempunyai arti penting bagi berlakunya KUHP berhubung dengan pasal 2-8, dan kekuasaan instansi kejaksaan untuk menuntut maupun pengadilan yang mengadili. Tempus delicti mempunyai arti penting bag ilex temporis delicti maupun hukum transitoir, dan mengenai keadaan jiwa atau umur dari terdakwa, serta berlakunya tenggang daluwarsa.

  1. E. Teknik dan Cara Merumuskan Tindak Pidana

Bertalian dengan cara penuangan rumusan perbuatan pidana dan pertanggungan jawab (kesalahan) di dalam sesuatu pasal undasng-undang hukum pidana yang ada sekarang ini masih terdaspat kesimpangsiuran, di sebabkan pola cara berpikir hukum pidana yang lama.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum, dan pertanggungan jawab pidana (kesalahan) me4nunjuk kepada orang yang melanggar dengan dapat dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan. Oleh karena itu, penuangan-penuangannya di dalam sesuatu perumusan pasal sedapat-dapatnya di sesuaikan atau konsisten dengan konstruksi pemikiran bahwa yang dilarang oleh aturan hukum adalah perbuatannya, dan yang diancam dengan pidana adalah orangnya yang melanggar larangan.

Dengan demikian seharusnya di dalam perundang-undangan hukum pidana di kemudian hari akan terwujud satu kesatuan cara merumuskan pola pemikiran hukum pidana, susun bahasa dan istilah yang telah memenuhi perkembangan baru. Beberapa contoh perumusan pasal di dalam perundang-undangan hukum pidana yang telah memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat seperti susunan berikut ini :

  1. Perumusan pasal-pasal yang susunannya memenuhi syarat : pasal 336

1)      Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama; dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang; dengan memperkosa atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan; dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

2)      Dan seterusnya

  1. Perumusan pasal-pasal yang susunannya tidak memenuhi syarat :

pasal 134

Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah ( x 15 ).

Pasal 297

Perdagangan wanita dengan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 351

1)      Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah (x 15 );

2)      Dan seterusnya dari dalam KUHP.

About these ads

2 gagasan untuk “tindak pidana

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s