ARBITRASE PENANAMAN MODAL ASING (kasus Kartika Plaza sebagai suatu model)

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan terhadap modal asing merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara berkembang, pertama, karena mutlaknya arti penting pembangunan ekonomi bagi negara-negara berkembang;[1] kedua, terbatasnya modal, informasi, manajemen, keahlian, dan teknologi untuk mengubah sumber daya ekonomi potensial menjadi sumber daya ekonomi produktif.

Pada sisi lain terdapat kenyataan bahwa kepemilikan modal asing tidak selalu berada di tangan badan public, tetapi sering kali berada pada badan swasta.

Dalam perspektif hukum internasional public, kehadiran subyek-subyek hukum baru[2] ini merupakan perkembangan yang tidak mudah diterima. Negara yang semula dipandang sebagai badan public tertinggi dan terutama, sebagai subyek hukum internasional,[3] dengan perkembangan baru ini harus terikat dengan melakukan tindakan-tindakan privat, yang dalam keadaan tertentu, bahkan harus siap digugat di depan pengadilan negara lain,[4] atau duduk sebagai pihak perkara dalam prosedur-prosedur privat.

Kesulitan itu, antara lain, bersumber pada sifat kompleks penanaman modal asing, sebagaimana dapat dilihat dalam penyelesaian kasus Hotel Kartika Plaza ( Case Between Amco Asia Corporation and Other and The Republic of Indonesia-Amco Case ).

 

B.     HOTEL KARTIKA PLAZA

Hotel Kartika Plaza adalah sebuah hotel yang berkedudukan di Jalan M.H.Thamrin Nomor 10 Jakarta. Hotel ini dibangun sejak 1964 oleh PT Wisma Kartika ( PT Wisma ).

PT Wisma dibentuk pada bulan Oktober 1964 dengan nama PT Pembangunan dan Pengurus Flkat Bluntas, kemudian lebih dikenal dengan nama PT Bluntas, oleh Bank Indonesia bersama dengan investor ( privat ) Indonesia yang memberikan lokasi di Jalan Thamrin, tempat gedung hotel itu kemudian dibangun.[5]

Pembangunan hotel itu berlangsung dengan pesat, untuk kemudian berhenti ( 1965 ) sampai lantai dua karena kekurangan dana. Pada tahun 1967, Bank Indonesia bersama partnernya ( Indonesia private investor ), yang memegang seluruh saham PT Bluntas, menjual sahamnya kepada Induk Koperasi Angkatan Darat ( Inkopad ).[6] Berdasarkan pengalihan ( pemilikan ) saham ini, oleh Inkopad, nama PT Pembangunan dan Pengurus Wisma Kartika atau PT Wisma Kartika, yang kemudian mengusahakan jalan keluar bagi kelanjutan pembangunan hotel itu.

Pada tanggal 22 April 1968, PT Wisma Kartika, selanjutnya disebut PT Wisma, telah menandatangani Lease and Management Agreement[7] dengan AMCO ASIA Cooperation ( AMCO ), suatu perusahaan yang terdaftar di Delaware dan berbadan hukum Amerika Serikat.

AMCO, berdasarkan agreement itu, diminta melanjutkan pembangunan, dengan menambahkan 6 lantai lagi, dengan biaya AMCO sendiri. Untuk itu AMCO berjanji akan invest sebesar 4 juta dolar US. Hotel itu kemudian terselesaikan dalam jangka waktu 24 bulan sejak Lease itu dibentuk.

PT Wisma kemudian menyetujui pembagian keuntungan untuk AMCO selama jangka waktu 19 tahun, dengan komposisi tertentu … for the first five years of lease term; AMCO = 90%, PT Wisma; 10%, for the next five years; AMCO = 85%, PT Wisma = 15%, for the five years thereafter; AMCO = 75%, PT Wisma = 25%; and for the remainder; AMCO = 50%, PT Wisma = 50%.[8]

Diperjanjikan juga bahwasetiap kasus yang muncul dari lease itu akan diselesaikan melalui International Chamber of Commerce, Paris.[9]

Akibat diberlakukannya UU No.1 Tahun 1967 ( tentang Penanaman Modal Asing ), kendatipun telah beroperasi sejak 6 Mei 1967, pada 6 Mei 1968 AMCO mengajukan permohonan pendirian PT AMCO Indonesia. Pada tanggal 13 Mei 1968 Presiden RI, berdasarkan Surat dari BKPM, tanggal 11 Mei 1968, menyatakan persetujuannya, dan mengirimkan pernyataan itu kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Pada tanggal 29 Juli 1968 Menteri Pekerjaan Umum memberikan persetujuannya kepada AMCO untuk mendirikan PT AMCO di Indonesia,[10] yang pendiriannya kemudian diumumkan pada 14 April 1969, dalam Berita Negara No.14.

Berdasarkan perkembangan itu, pada 22 April 1969 telah dibuat Lease and Management Agreement antara AMCO ( PT AMCO ) dengan PT Wisma, yang isinya memperpanjang 1968 Lease and Management Agreement hingga jangka waktu 30 tahun.

 

C. KASUS KARTIKA PLAZA

Kasus Kartika Plaza dapat dinyatakan berakar dari pola penanaman modal yang diterapkan oleh PT AMCO. Pada tanggal 22 Agustus 1969 PT AMCO membuat Sub Lease Agreement of Intent dengan beberapa pihak yaitu ; RobertPullitzer Jr.,[11]NV KLM, dan PN Garuda Indonesia Airways. Pada kenyataannya ditujukan bahwa pembangunan Hotel Kartika Plaza dibiayai oleh PN Garuda dan KLM.PT AMCO telah meminjam modal untuk pembangunan itu sebesar 1 juta dolar US dari Algemene Bank Nederland NV, dengan jaminan dari pihak pullitzer, Garuda, dan KLM. Kenyataan ini menunjukan bahwa kedudukan PT AMCO tidak lebih dari sekedar brooker, yang untuk memenuhi syarat sebagi partner, menggunkan jasa ( pinjaman ) pihak lain.[12]

Disebabkan oleh timbulnya persoalan manajemen hotel,yang menimbulkan konflik antara pihak penanam jasa, pada tanggal 1 Juni 1978 pihak Inkopad mengambil alih manajemen hotel, beserta control terhadapnya. Diikuti pula dengan IProfit Sharing Agreement iini meliputi manajemen, tanah, bangunan dan seluruh isi Hotel Kartika Plaza.

Kasus yang kemudian menghadapkan Indonesia di depan ICSID atas gugatan PT AMCO adalah, sebagaimana dituduhkan oleh PT AMCO bahwa pada tanggal 31 Maret/1 April 1980 Pemerintah RI secara melanggar hukum, dengan an armed military action, telah mengambil alih control dan manajemen Hotel Kartika Plaza dari PT AMCO,[13] dan pada tahun yang sama, pada 9 juli 1980 bertindak atas nama BKPM, Ketua Badan itu telah mencabut izin penanaman modal asing AMCO ASIA Corporation,[14] yang oleh pihak AMCO ASIA Corporation dipandang sebagai tindakan yang melanggar hak-hak mereka yang justru dijamin oleh hukum Indonesia,yang karenanya telah menimbulkan kerugian bagi pihak AMCO ASIA Corporation.[15]

Secara garis besar penyelesaian sengketa ini dapat diklasifikasikan atas dua bagian besar yaitu; pertama, bagian penyelesaian masalah yurisdiksi Arbitrase ICSID; dan kedua, penyelesaian pokok perkara.

 

D. YURISDIKSI DEWAN ARBITRASE ICSID

1. ICSID

International Centre for Setlement of Investment Disputes adalah suatu badan/pusat yang menyediakan fasilitas konsiliasi dan arbitrase bagi sengketa-sengketa penanaman modal asing antara Contracting States dengan warga negara dari Contracting States yang lainnya, berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi.[16]

Pusat ini memiliki dua badan utama yaitu, Administrative Council dan Secretariat[17] yang bertugas membantu Dewan Konsiliasi ataupun Dewan Arbitrase yang sifatnya adhoc.[18]

 

2. Yurisdiksi ( Arbitrase ) ICSID

Yurisdiksi ICSID ditentukan oleh tiga unsure utama ; pertama,sengketa itu harus merupakan sengketa yang muncul secara langsung dari penanaman modal; kedua,pihak sengketa haruslah negara yang telah menjadi anggota Konvensi ICSID dan warga negara,[19] negara yang juga merupakan anggota Konvensi; dan ketiga, harus ada pernyataan tertulis, kesepakatan, dari kedua belah pihak yang bersengketa, mengenai penyerahan penyelesaian sengketa kepada ICSID.

 

E. KASUS KARTIKA PLAZA DAN YURISDIKSI ICSID

Dalam kasus Kartika Plaza, dihadirkan Indonesia sebagai pihak tergugat dalam kasus itu merupakan persoalan yang menjadi substansi dominan dari pembahasan dan keputusan Dewan Arbitrase ICSID,berkenaan dengan yurisdiksinya terhadap kasus.

 

1. Masalah Yurisdiksi Dewan terhadap Para Pihak

Pemeriksaan yurisdiksi Dewan Arbitrase terhadap parapihak, yaitu pihak penggugat ( ACOM ASIA Corporation, Pan AmericaN Development Limited, dan PT AMCO Indonesia ), dan pihak tergugat ( Indonesia ) ditekankan pada tepat-tidaknya kedudukan para pihak sebagai pihak perkara, yang kemudian akan menentukan tepat tidaknya pengajuan perkara itu ke ICSID, atau dapat tidaknya ICSID mengadili perkara itu.

Mengenai yurisdiksinya terhadap penggugta, setelah memeriksa fakta-fakta sengketa, Dewan Arbitrase berpendapat bahwa pihaknya memiliki yurisdiksi terhadap penggugat dengan alasan bahwa; pertama, Indonesia telah menyetujui memperlakukan PT AMCO Indonesia sebagai badan usaha asing; kedua, pada dasarnya Indonesia telah mengakui keberadaannya di bawah yurisdiksi ICSID. Dengan demikian, kedudukan AMCO ASIA adalah benar; ketiga, bahwa Pan American Corporation juga memiliki kedudukan yang benar di bawah yurisdiksi Arbitrase karena AMCO ASIA telah menyerahkan haknya dalam PT AMCO kepada Pan American, pealihan yang juga meliputi haknya untuk meminta penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ICSID.

Mengenai yurisdiksinya terhadap pihak Tergugat, Dewan Arbitrase sampai pada kesimpulan bahwa Dewan itu memang berwenang. Kesimpulan ini berkenaan dengan sanggahan Indonesia, yang dikemukakan sebelumnya, yang menyatakan bahwa PT Wisma Kartika bukanlah special agency dari Indonesia, melainkan badan swasta. Masalah PT Wisma Kartika disatu pihak dengan PT AMCO di pihak lainnya, bukanlah wewenang ICSID. Sanggahan ini diajukan oleh pihak Indonesia berkenaan dengan pandangan Penggugat menganggap tindakan Indonesia sebagai tindakan perampasan.

 

 

 

2. Yurisdiksi terhadap Perkara

Berdasarkan pemerikasaan Dewan Arbitrase ICSID terhadap fakta sengketa, Dewan Arbitrase kemudian menyatakan bahwa Dewan ini memiliki yurisdiksi atas sengketa itu.pernyataan ini didasarkan pada dalil penggugat yang menyatakan bahwa, sengketa yang kini dihadapkan di depan ICSID bukanlah sengketa mengenai lease, melainkan sengketa mengenai tindakan pencabutan izin yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap PT AMCO ASIA

Ddemikianlah atas dasar pemeriksaan ini, Dewan Arbitrase ICSID menyatakan dirinya memiliki yurisdiksi, baik terhadap pihak-pihak maupun terhadap perkaranya.[20]

 

F. KASUS KARTIKA DAN 4 RONDE PENYELESAIANNYA

1. Ronde 1

a. Pokok Perkara

Tiga pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah; pertama, bahwa pihak Tergugat,pada 1 April 1980, dengan menggunakan kekuatan militer telah melakukan pencabutan hak milik atau nasionasisasi terhadap hak penggugat atas Hotel Kartika ; kedua, RI telah melakukan pelanggaran perjanjian karena pencabutan lisensi itu dilakukan sebelum waktunya, ketika baru dikelola 9 tahun, yang menurut perjanjian seharusnya 30 tahun; ketiga, pengadilan-pengadilan Indonesia telah melakukan denial of justice ketika menangani sengketa antara AMCO dengan PT Wisma Kartika.[21]

 

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan Team Arbitrase yang pada Ronde I ini dipimpin oleh Goldman, menyatakan bahwa; pertama, tindakan pengambilalihan sepihak bukanlah expropriation yang dilakukan oleh pihak RI, melainkan oleh pihak PT Wisma Kartika, yang dikualifikasikan sebagi illegal self-help karena BKPM telah melakukan pencabutan lisensi secara bertentangan dengan prosedur formal yang berlaku; kedua,, RI telah melakukan breach of contrac; ketiga, tidak terdapat denial of juctice.

c. Keputusan

Dari hasil pemeriksaan ini, Indonesia kemudian dinyatakan bersalah melakukan pencabutan izin secara bertentangan dengan hukum, dan tidak memberikan perlindungan yang layak kepada pihak investor, yang karenanya Indonesia harus bertanggung jawab secara internasional atas kerugian yang diderita oleh pihakpenggugat. Diputuskan Indonesia harus membayar gantirugi sebesar 4,2 juta dolar US.[22]

 

2. Ronde II (annulment)[23]

a. Dalil Indonesia

Pihak Indonesia mendalilkan bahwa Dewan Arbitrase secara tidak seimbang mengutamakan ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam pengambilan keputusannya, dan secara demikian pula, telah mengabaikan kedudukan hukum Indonesia, yang mengatur Konvensi ICSID seharusnya digunakan sebagai hukum utama dalam memutuskan perkara itu.[24]

 

b. Pemeriksaan

Panitia Ad Hoc memandang bahwa menurut Konvensi ICSID, pengambilan keputusan terhadap Kasus Kartika Plaza itu seharusnya didasarkan pada Law of the Host State.[25] Dengan demikian, Dewan Arbitrase dalam Ronde I pemeriksaan kekosongan itu seharusnya menggunakan hukum Indonesia.

 

c. Keputusan

Panitia Ad Hoc, berdasarkan pemeriksaan itu, memutuskan membatalkan bagian keputusan Dewan Arbitrase tentang tidak dapat dibenarkannya tindakan BKPM melakukan pencabutan lilsensi PT AMCO; membatalkan keputusan kewajiban pembayaran ganti rugi oleh pihak RI.

3. Ronde III

Ronde III membahas counter claim yang diajukan oleh amco Cs. Terhadap putusan Ronde II, 12 Mei 1987. Team Arbitrase Ronde III ini dipimpin oleh Prof.Rosalyn Higgins (London).

a. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan pada ronde ini dengan demikian terpusat pada penentuan apa yang merupakan res judicata, dan apa yang dapat diajukan sebagai tuntutan atau diperiksa kembali oleh Arbitrase.

b. Keputusan

Team Arbitrase III ini akhirnya memutuskan 2 hal: pertama, tentang yurisdiksi,[26] menetapkan hal-hal yang masih, atau tidak lagi dapat dipersoalkan (res judicata); kedua, putusan tentang pokok perkara, antara lain tentang pengurangan ganti rugi bagi AMCO.[27] Ditambah bunga 6% sejak putusan dijatuhkan.

Jumlah kerugian pihak AMCO dikurangi menjadi 2,5 juta dollar US.[28]

c. Koreksi Sepihak

Atas putusan tentang pokok perkara itu, pihak AMCO, tanpa memberi kesempatan menyanggah kepada pihak Indonesia, telah mengajukan tuntutan pembatalan putusan, disertai tuntutan untuk menghidupkan kembali jumlah yang telah ditentukan oleh Goldman.

Tanpa member kesempatan kepada Indonesia untuk mengajukan pembelaan, Tim Higgins telah memberikan putusan koreksi, tambahan pada 17 Oktober 1990. Kepada AMCO, diberikan tambahan sebesar 109 ribu dollar US.

Atas tindakan sepihak, dan pemberlakuan tidak sama oleh Arbitrase ini, Indonesia merasa keberatan. Tindakan itu merupakan pelanggaran terhadapa asas keharusan untuk memberikan perlakuan sama terhadap pihak-pihak (audialeram partem-audiatur).

 

4. Ronde IV

a. Pokok Perkara

Tim Higgins sampai pada kesimpulan bahwa yurisprudensi Indonesia yang diajukan pihak-pihak itu kurang jelas, dan dengan demikian Higgins telah menunjukan bahwa hukum indonesias tidak cukup untuk menyelesaikan perkara, karenanya hukum internasional-lah yang harus dipergunakan. Oleh Tim Higgins dinyatakan bahwa pencabutan izin itu merupakan administrative denial of justice.[29] Terhadap hal ini, Indonesia mengajukan pembatalan.

 

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap perkara dalam ronde ini, telah berlangsung, dilakukan oleh Tim Arbitrase, yang dipimpin oleh Profesor Sompong Sucharithkhul. Pemeriksaannya telah berlangsung sejak Desember 1991, di Washington.

 

G. Kesimpulan

1.      Kendatipun Pasal 25 Konvensi ICSID menetapkan keharusan adanya in written arbitration clause bagi pihak-pihak yang akan menggunakan jasa ICSID untuk menyelesaikan sengketanya, ternyata praktek Tim Goldman tidak mengharuskannya. Mengenai hal ini cukup digunakan penafsiran yang didasarkan pada prinsip pacta sunt servanda;

2.      Keputusan tentang ditetapkannya fakta bahwa tidak adanya nasionalisasi, merupakan hal yang menguntungkan bagi prestise Indonesia di dunia internasional, dalam kedudukannya sebagai Host Country;

3.      Tanggung jawab internasional yang dibebankan kepada Pihak Indonesia merupakan akibat bagi kurang layaknya perlindungan yang seharusnya diberikan kepada investor asing;

4.      Kesamaan pendirian Tim-tim Arbitrase pada setiap ronde tentang illegal selfhelp yang dilakukan oleh pihak PT Wisma Kartika merupakan persoalan serius bagi prestise partner local Indonesia, yang tidak menutup kemungkinan membawa pengaruh terhadap penanaman modal;

5.      Sengketa penanaman modal asing, khususnya berkenaan dengan kasus Kartika Plaza, menunjukan bahwa sengketa penanaman modal asing dapat menjadi sengketa yang sangat sulit diselesaikan. Hal ini antara lain diakibatkan oleh adanya unsure perusahaan multinasional, overlapping antara bidang public (peran serta negara) dan bidang privat (umumnya pihak-pihak yang bergerak dalam bidang kerjasama modal);

6.      Kompleksnya permasalahan ini dapat menjadikan penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui Arbitrase ICSID, sebagai suatu forum yang mahal dan berlarut –larut.


[1] Kemutlakan ini merupakan akibat dari adanya tekanan internal, yaitu buruknya kondisi social ekonomi akibat kolonialisme,dan tekanan eksternal, akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi dan persaingan perdagangan internasional.

[2] Mengenai New Subject of International Law atau mengenai nonstate actor, lihat Wolfgang Friedmann, The Changing Structure of International Law, 1964, h.213, 221, dan 232. Atau juga Norbert Horn, Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises, 1980, h.7.

[3] Lihat Lung-chu Chen, An Introduction to Contemporary International Law, 1989, h.25.

[4] Lebih jauh liat Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Hukum yang hidup, 1983,(selanjutnya disebut Sudargo Gautama 1 ), h. 39.

[5] Lihat Point 9 Chapter III ( Facts ), Section I ( Setting up of Investment ), A. 1968 Lease and Management Agreement, Keputusan dewan Arbitrase ICSD tentang pokok perkara ( merits)-nya.

[6] Inkopad dibentuk pada 1967, berdasarkan UU No. 12 Th. 1967 ( UU Koperasi ), beranggotakan/ sahamnya dipegang oleh seluruh anggota Angkatan Darat Indonesia, bertujuan untuk membangun kesejahteraan anggotanya.

[7] Kemudian dikenal dengan nama 1968 Lease and Management agreement.

[8] Poin 11 Keputusan terhadap Merits.

[9] Mengenai ICC, lihat Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional, 1986, hlm. 6, 13.

[10] PT ini didirikan dengan Akta Notaris Abdul Latief No. 106, tanggal 27 September 1968. Anggaran Dasarnya disetujui Menteri Kehakiman dengan Surat Persetujuan tertanggal 25 Januari 1969. Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 29 Januari 1969.

[11] Pullitzer adalah seorang usahawan AS

[12] Penting untuk diketahui bahwa untuk dapat diterima sebagai Investor di Indonesia, disyaratkan antara lain jumlah modal tertentu. Dalam perkembangannya, antara pihak penanam jasa ( PT AEROPASIFIC, mewakili KLM dan Garuda ) dengan PT AMCO, timbul persoalan manajemen hotel yang kemudian mengakibatkan keluarnya pihak AEROPASIFIC. Lihat Sudargo Gautama 2, ibid., hlm. 31.

[13] Lihat poin 78 keputusan ICSID tentang pokok perkaranya.

[14] Mengenai dasar/proses pencabutan ini lihat poin 110-130.

[15] Lihat Sudargi Gautama 2, ibid., hlm. 1.

[16] Lihat Konsideran dan Pasal 1 Convention on Settelment of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States,. October 14, 1966. Lebih jauh llihat Sudargo Gautama, Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasioal, 1981, hlm 1.

[17] Mengenai kedua badan ini lihat Pasal 3 Konvensi.

[18] Lihat pasal 3, lebih jauh pasal 12-16.

[19] Mengenai batasan National of another contracting state, lihat Ayat 2 Pasal 25 Konvensi.

[20] Lihat lebih teliti Keputusan Dewan Arbitrase tentang Yurisdiksi, 25 September 1983.

[21] Lihat Sudargo Gautama, Indonesia dan Arbitrase Internasional, 1992 (selanjutnya disebut Sudargo Gautama 3), hlm.438

[22] RINCIANNYA LIHAT Sudargo Gautama, Perkembangan Arbitrase Internasional di Indonesia, 1989 (selanjutnya Sudargo Gautama 4), hlm.78: Bandingkan Keputusan Arbitrase tentang Pokok perkara.

[23] Pada 18 Maret 1985, pihak Indonesia mengajukan permintaan pembatalan atas putusan Arbitrase ICSID, 20 November 1984. Arbitrase Ronde II dipimpin oleh Professor Ignaz Seidl Hohenveldern dari Wina.

[24] Sudargo Gautama 4. ibid., hlm. 79.

[25] Sudargo Gautama 4. ibid., hlm. 80.

[26] Putusan tanggal 10 Mei 1988.

[27] Sudargo Gautama 3 opcit, hlm. 437.

[28] Bandingkan dengan jumlah pertama, 3,2 juta dollar US, plus bunga sejak klaim diajukan (15 Januari 1989).

[29] Sudargo Gautama 3 opcit., hlm.442.

One thought on “ARBITRASE PENANAMAN MODAL ASING (kasus Kartika Plaza sebagai suatu model)

  1. Ping-balik: KONSEP DENIAL OF JUSTICE DALAM INVESTASI INTERNASIONAL BERDASARKAN PRAKTIK ARBITRASE INTERNASIONAL | Repository Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s