SISTEM PEMIDANAAN DALAM RUU KUHP 2004

SISTEM PEMIDANAAN

DALAM KETENTUAN UMUM KONSEP RUU KUHP 2004 *)

  1. A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Sistem Pemidanaan

*     Secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian  atau penjatuhan pidana”.

*     Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem  pemidanaan)   itu dapat dili-hat dari 2 (dua) sudut :

(1)    Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/proses-nya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

  • Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionali-sasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
  • Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana   hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara  konkret sehingga  seseorang  dijatuhi  sanksi  (hukum)  pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan  Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsional” atau “sistem pemidanaan dalam arti luas”.

(2)    Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

  • Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pe-midanaan; atau
  • Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“statutory rules”) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada  hakikatnya  merupakan  satu  kesatuan   sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“general rules”) dan “aturan khusus” (“special rules”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP. Dengan demikian, sistem hukum pidana substantif (sistem pemidanaan substantif) saat ini dapat diragakan sebagai berikut :


GENERAL RULES

BUKU I

KUHP

SPECIAL

RULES

Bk. II

KUHP

Bk. III

KUHP

UU KHUSUS

(DI LUAR KUHP)


*) Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.

6 thoughts on “SISTEM PEMIDANAAN DALAM RUU KUHP 2004

    • menurut pendapat saya, dirasa itu pidana kerja sosial bisa dimasukan kedalam lingkup cybercrime sebagai penganti dan pengawasan terhadap tindak pidana penjara yang dilakukan oleh pelaku.

    • istilah pedoman pemidanaan harus dibedakan dengan pengertian pola pemidanaan menunjukan pada suatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana, sedangan pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan. jadi pedoman pemidanaan merupakan bagian badan legislatif. dapat ditarik kesimpulan maka aturan pemidanaan adalah bagaimana cara,pegangan dalam menjalankan pemidanaan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s