All about Law

PERKEMBANGAN DALAM LAPANGAN HUKUM PERDATA

  1. A. Sewa Beli
  2. 1. Pengertian Sewa Beli

Sewa beli dalam bahasa Belanda disebut huurkoop dan hire purchase dalam bahasa inggris. Sementara itu, ada juga yang berpendapat bahwa sewa beli sama dengan jual beli angsuran, sama dengan sewa-menyewa, sama dengan jual beli sewa menyewa. Pengertian bahwa sewa beli sama dengan jual beli angsuran pertama tercantum dalam Pasal 1576 h Buku IV NBW, bahwa huurkoop atau sewa beli adalah :

“ Jual beli angsuran (op afbetaling) dimana para pihak sepakat, bahwa barang yang dijual tidak langsung menjadi pemilik si pembeli dengan penyerahan barangnya”.

Berdasarkan pengertian tersebut, sewa beli dikonstruksikan sebagai :

a.  Jual beli angsuran.

b.Obyek sewa beli tidak langsung menjadi pemilik.

c. Pemilikan barang setelah pembayaran terakhir.

Pengertian sewa beli sama dengan jual beli sewa menyewa dikemukakan oleh Subekti, bahwa :

“Sewa beli sebenarnya suatu macam jual beli, setidak-tidaknya mendekati jual beli daripada sewa-menyewa, meskipun ia merupakan campuran keduanya dan kontraknya diberi judul sewa menyewa”.

Maka sewa beli merupakan kesatuan sewa menyewa dan jual beli dalam satu bentuk perjanjian tertulis. Untuk menghindari kerancuan apakah sea beli itu masuk sewa menyewa atau termasuk jual beli,maka perlu secara konsisten menggunakan penyebutan pihak-pihak menurut perjanjian sewa beli itu sendiri, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewabeli. Dengan demikian, sewa beli itu bukan sewa menyewa dan bukan pula jual beli melainkan bentuk hukum tersendiri (rechtfiguur) dalampraktik perusahaan.

  1. 2. Bentuk dan Substansi Kontrak Sewa Beli

Staatblad Nomor 85 Tahun 1974 ditentukan bahwa bentuk perjanjian sewa beli adalah harus diadakan dengan akta otentik. Artinya suatu akta dari notaris atau dari orang yang berwenang membuat akta di bawah tangan untuk penyerahan benda yang tidak bergerak, yaitu administrator pengurus perkara orang lain (zaakwarnemer administrateur). Di dalam praktiknya di Indonesia, bentuk perjanjiannya dibuat dalam bentuyk tertulis.

Ada 8 hal yang tercantum dalam substansi kontrak sewa beli,yaitu :

a. Identitas subyek hukum

Subyek dalam perjanjian jual beli sewa ini adalah pihak penjual sewa dan pembeli sewa.

b. Status obyek sewa beli

Obyek jual beli sewa masih dimiliki oleh penjual beli. Status barang itu baru beralih setelah pelunasan terakhir oleh pembeli sewa.

c. Levering barang

Barang yang diserahkan oleh penjual sewa dalam kondisi baik, dan risiko tentang musnahnya barang berada dalam pembeli sewa.

d.Sistem pembayaran

Sistem pembayaran dilakukan secara angsuran,namun pihak penjual sewa menetapkan adanya uang muka.

e. Denda dan penagihan

Denda ini baru dibebankan kepada pembeli sewa apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran dan denda ditetapkan 0,5% perhari dari besarnay angsuran, serta biaya tagihan sebesar Rp. 500,00 perhari.

f.  Tanggung jawab dan larangan bagi pembeli sewa

Tanggung jawab pembeli adalah :

1)            Pemeliharaan dan keutuhan kondisi barang yang belum dilunasi.

2)            Menanggung yang timbul karena pemakaian barang, seperti pajak,service, penggantian suku cadang, dan lain-lain.

3)            Biaya kerusakan dan kehilangan barang. Bagi pembeli sewa dilarang untuk menjual,menggadaikan, memindahtangankan atau perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindahtangankan pemilikan barang-barang milik penjual sewa.

g. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian ini ditentukan secara sepihak oleh penjual sewa. Apabila pembeli lalai, maka pembeli sewa dikatakan wanprestasi, tanpa adanya teguran.

h. Penutup

Didalam begitu penutup ini ditentukan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui isi kontrak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

  1. 3. Subyek dan Obyek Kontrak Sewa Beli

Subyek dalamkontrak sewa beli adalah kreditur (penjuals ewa beli) dan debitur (pembeli sewa).

Obyek dalam sewa beli yaitu kendaraan bermotor, radio, televise, tape recorder,lemari es, mesin jahit, AC,mesin cuci, danlain-lain,sedangkan dalam staatblad Nomor 85 Tahun 1974 yaitu semua barang tidak bergerak,seperti rumah,gedung perusahaan,dan tanah.

  1. 4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Kontrak Sewa Beli

Hak penjual sewa (kreditur) adalah menerima uang pokok beserta angsuran setiap bulan dari pembeli sewa (debitur). Kewajiban penjual sewa (kreditur) adalah :

  1. Menyerahkan barang kepada pembeli sewa (debitur).
  2. Mengurus balik nama atas barang yang disewabelikan (kalau kendaraan bermotor).
  3. Memeperpanjang STNK dan pajak yang diperlukan (kalau kendaraan bermotor).
  4. Merawat barang yang disewabelikan sebaik-baiknya.

Sementara itu, yang menjadi kewajiban pembeli sewa (debitur), adalah :

  1. Merawat barang yang disewabelikan dengan biaya sendiri.
  2. Membayar uang angsuran tepat pada waktunya.

Hak pembeli sewa adalah menerima barang yang disewabelikan setelah pelunasan terakhir. Jadi, momentum terjadinya perjanjian sewabeli adalah pada saat terjadinya pelunasan terakhir yang dilakukan oleh pembeli sewa.

  1. 5. Risiko dalam Kontrak Sewa Beli

Dalam sewa beli dapat terjadi bahwa benda yang menjadi obyek sewa mengalami kerusakan,kehilangan, kemusnahan akibat dari suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan pihak yang menyewabelikan atau penyewabeli. Peristiwa tersebut merupakan keadaan memaksa ialah suatu peristiwa yang terjadi tidak sengaja dan terjadinya itu tidak dapat diduga ketika membuat perjanjian sewa beli. Masalahnya ialah siapa yang  bertanggungjawab memikul kerugian yang ditimbulkan karena keadaan memaksa, pihak yang menyewabelikan atau penyewabeli ? Masalah ini disebut masalah risiko. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian akibat ditimbulkan karena keadaan memaksa. Hal ini dipermasalahkan, karena baik pihak yang menyewabelikan ataupun penyewabeli tidak bersalah.

Berdasarkan Pasal 1460 KUH Perdata jika musnahnya benda karena keadaan memaksa, risiko dipikul kedua belah pihak.dengan demikian adalah adil jika kerugian yang ditimbulkan karena keadaan memaksa itu dipikul sebagian oleh penjual dan sebagian  lagi oleh pembeli, mengingat bahwa benda itu belum diserahkan dan kedua belah pihak tidak bersalah.

  1. 6. Berakhirnya Kontrak Sewa Beli
    1. Pembayaran terakhir telah lunas.
    2. Meninggal pihak kedua (pembeli sewa) dan tidak ada ahli waris yang melanjutkannya.
    3. Pembeli jatuh pailit pada saat kendaraan ditarik.
    4. Dilakukannya perampasan oleh pihak penjual sewa terhadap pihak lain. Ini terjadi karena pembeli sewa telah mengalihkan obyek beli sewa kepada pihak lain.
    5. Pihak kedua wanprestasi.
    6. Adanya putusan pengadilan.
  1. B. Sewa Guna Usaha (Leasing)
  2. 1. Pengertian Leasing

Istilah leasing sebenarnya berasal dari kata lease yang berarti sewa menyewa, karena memang dasarnya leasing adalah sewa menyewa. Jadi leasing merupakan suatu bentuk derivative dari sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut leasing atau kadang-kadang disebut dengan lease saja dan telah berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia leasing sering diistilahkan dengan sewa guna usaha.

Leasing sebagai salah satu alternative pembiayaan memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan pembiayaan melalui pinjaman bank. Mengingat bahwa transaksi leasing ini yang biasanya melibatkan sejumlah modal yang besar,maka kemungkinan terjadinya wanprestasi dari para pihak haruslah diperhatikan.

Ketentuan yang menjadi dasar hukum dari perjanjian leasing ini adalah Pasal 1319 KUH Perdata, disebutkan :

“Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat didalam bab ini dan bab lalu”.

Adanya ketentuan ini menyebabkan perjanjian leasing tergolong ke dalam perjanjian yang tidak bernama, yaitu suatu perjanjian yang ketentuannya tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata, dengan berpegang pada adanya asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan perkembangan usaha sewa guna usaha, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai usaha lembaga pembiayaan yang tidak hanya berupa kegiatan sewa guna usaha saja, akan tetapi meliputi jenis-jenis usaha pembiayaan lainnya. Dalam Pasal 1 ayat (2) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 disebutkan bahwa :

“Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Adapun lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :

a.  Sewa Guna Usaha

b. Modal Ventura

c. Perdagangan Surat Berharga

d.Anjak Piutang

e. Usaha Kartu Kredit

f.  Pembiayaan Konsumen

Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha.

Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Lessor.

  1. 2. Jenis-jenis Leasing
    1. Finance Lease (sewa guna usaha dengan hak opsi)

Adalah suatu bentuk cara pembiayaan, dimana Lessor mendapatkan hak milik atas benda bergerak atau benda tidak bergerak yang kemudian diserahkan untuk dipakai lesse, untuk jangka waktu yang maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis benda yang bersangkutan,dan sebaliknya, lesse berkewajiban membayar kepada lessor, seluruh biaya lessor untuk mendapatkan barang-barang tersebut, ditambah dengan ongkos-ongkos pembiayaan lessor dan keuntungan bagi lessor.

Finance Lease dapat dibagi menjadi dua, yaitu direct lease dan lease back.

1) Direct Finance Lease

Transaksi ini terjadi jika sebelumnya belum pernah memiliki barang yang dijadikan obyek lease. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa lessor membeli suatu barang atas permintaan lessee dan akan dipergunakan oleh lesse.

2) Sale and Lease Back

Dalam transaksi ini lessee menjual  barang yang sudah dimilikinya kepada lessordan kemudian barang tersebut oleh lessor di lease kan kembali kepada pemiliknya semula. Atas barang yang sama ini kemudian dilakukan kontrak leasing antara lessor dan lessee.

  1. Operating Lease ( sewa guna usaha tanpa  hak opsi )

Adalah suatu bentuk pemberian jasa dimana Lessor membeli suatu barang Operating Lease bergerak atau barang tidak bergerak, kemudian menyerahkannya kepada lessee utnuk dipakainya selam jangka waktu yang lebih pendek dari masa kegunaan ekonomis barang tersebut atau maksimum sepanjang masa kegunaan barang yang bersangkutan, dasn sebagai imbalan lessee wajib membayar kepadalessor suatu imbalan kedua.

Adapun jenis-jenis  lain yang sering dilakukan dalam perjanjian leasing, yaitu :

1) Leverage Lease

Merupakan variasi dari bentuk leasing, tetapi sebenarnya merupakan suatu teknik pembiayaan bagi lessor. Lessor tidak menggunakan dananya sendiri untuk membiayai suatu lease, tetapi meminjam sebagian dari dananya untuk diperlukan adri kreditur pihak ketiga dan kreditur ini tentunya minta jaminan dan sebagai jaminan biasanya diberikan obyek yang di lease kan dan atau melakukan cessie untuk jaminan dari semua tagihan lessor kepada lessee.

2) Syndicate Lease

Sering juga terjadi dimana beberapa perusahaan leasing bersama-sama membiayai penyediaan suatu obyek leasing dan bersama-sama kemudian menlease barang modal yang bersangkutan dengan lessee.

3) Vendor Lease

Pihak lessor mengikat kerjasama dengan supplier/dealer barang modal tertentu yang bertindak sebagai vendor. Dalam kerjasama tersebut pihak supplier atau vendor diberi wewenang untuk melakukan seleksi pendahuluan mengenai kondisi dan bonafiditas calon lessee.

  1. 3. Subyek dan Obyek Leasing

Dalam suatu perjanjian leasing pada dasarnya terdapat 3 pihak yang terkait, yaitu :

  1. Lessor (perusahaan leasing) sebagai pemilik barang atau pihak yang menyewakan.
  2. Lessee (perusahaan/nasabah) sebagai pemakai barang atau pihak penyewa.
  3. Supplier (vendor/leveransir) sebagai penjual barang, yang mana setiap hak dan kewajiban dengan kepentingan masing-masing.
  4. 4. Bentuk dan Isi Kontrak Leasing

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan  Nomor : 1169/KMK.01/1991, bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha (lease agreement), ini berarti bahwa setiap transaksi leasing harus dibuat secara tertulis salam suatu lease agreement dengan memuat hal-hal yang telah ditentukan dalam ayat (2) pasal tersebut.

  1. 5. Hak dan Kewajiban Lessor dan Lessee
    1. Hak lessor

1)            Menerima sewa dari lessee.

2)            Melakukan penyesuaian jumlah angsuran pokok pembiayaan.

3)            Mengakhiri atau membatalkan kontrak leasing secara sepihak.

4)            Menetapkan jaminan atau biaya leasing di muka.

5)            Dapat menindahkan barang leasing tanpa ada izin dari lessee.

6)            Berhak atas ganti rugi asuransi.

7)            Berhak menahan semua barang leasing, jaminan tambahan, dan bukti suratDapat menindahkan barang leasing tanpa ada izin dari lessee.

8)            Berhak atas ganti rugi asuransi.

9)            Berhak menahan semua barang leasing, jaminan tambahan, dan bukti surat berharga lainnya.

  1. Hak lessee

1)            Menerima barang leasing.

2)            Mempunyai hak opsi, yaitu hak untuk membeli dan memperpanjang obyek leasing.

3)            Memakai barang leasing sesuai dengan kontrak yang dibuat antara lessor dan lessee.

  1. Kewajibannya

1)            Membayar sewa barang leasing.

2)            Membayar pajak.

3)            Melunasi seluruh biaya sewa, apabila  lessee membeli barang leasing.

4)            Menanggung biaya dan ongkos yang dikeluarkan oleh lessor karena dirugikan, dilanggar atau diancam oleh lesee.

5)            Tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan dan penukaran fungsi barang leasing.

6)            Patut dan taat melaksanakan petunjuk pabrik barang leasing tentang tata cara pemakaian dan pemeliharaan barang leasing.

7)            Memelihara dan memperbaiki barang leasing serta mengganti semua biaya bagian yang hilang atau rusak dengan suku cadang yang baru.

8)            Menanggung biaya asuransi.

9)            Menanggung biaya penghasilan dan biaya pengacara.

10)        Biaya penagihan.

11)        Biaya materai.

  1. 6. Penyelesaian Sengketa Leasing

Penyelesaian sengketa dalam kontrak leasing dapat ditempuh dengan dua cara ,yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Namun didalam substansi kontrak-kontrak yang distandarisasi oelh lessor, maka tempat penyelesaian sengketa timbul antara lessor dan lessee adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila onyek leasing menimbulkan masalah, akan tetapi apabila sengketa itu berada di daerah, seperti propinsi/kabupaten/kota, maka akan menimbulkan persoalan. Hal ini karena memerlukan biaya yang besar dan waktu lama dalam berperkara. Maksud penentuan tempat penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah untuk mempersulit pihak lessee menuntut lessor, apabila lessor melakukan tindakan secara sepihak.

  1. C. Waralaba (Franchise)
  2. 1. Latar Belakang Munculnya Franchise

Pada abad pertengahan franchise diartikan sebagai hak utama atau kebebasan. Saat itu, pemerintahan setempat atau Lord atau gelar kebangsawanan di Inggris biasanya dimiliki oelh tuan tanah setempat memberikan hak khusus, seperti untuk mengoperasikan kapal feri atau untuk berburu di tanah miliknya. Saat itu, franchise dikenal sebagai keseluruhan aktivitas bisnis yang ditujukan untuk membangun jalan, pembuatan bir. Pada intinya, raja memberikan hak untuk monopoli kepada seseorang dalam melaksanakan aktivitas bisnis tertentu.

Zaman franchise modern baru dimulai padaakhir tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an. Hal ini terlihat dengan berkembangnya MC Donald’s (1955), Carvel Ice Cream (1945), John Robert Power (1955), Kentucky Fried Chicken (1952). Di Indonesia sampai bulan Maret 1966 saja telah beroperasi 119 franchise asing, dan franchise lokal diperkirakan sebanyak 32 perusahaan, diantaranya Es Teler 77, Salon Rudi Hadiswarno, Ny.Tanzil, Kios Modern (Kimo), dan lain-lain.

  1. 2. Pengertian Franchise

Secara bebas dan sederhana franchise diartikan sebagai hak istimewa (privilege) yang diterjemahkan kedalam  bahasa Indonesia menjadi Waralaba.

Pengertian franchise dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan bisnis. Pengertian franchise dari segi yuridis dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan,berbagai pendapat dan pendangan ahli disajikan berikut ini.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, diartikan bahwa :

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pengertian franchise scara yuridis adalah :

“Suatu kontrak yang memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan nama atau prosedur yang dimiliki oleh yang mempunyai hak tersebut”.

Pengertian franchise dilihat dari aspek bisnis dikemukakan oleh Bryce Webster sebagai berikut :

“Salah satu metode produksi dari distribusi barang dan jasa kepada konsumen dengan suatu standar dan sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standard an eksploitasi tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merek, sistem produksi, tata cara pengemasan,penyajian dan pengedarannya”.

Berdasarkan pengertian diatas, unsur-unsur dari franchise dilihat dari aspek bisnis adalah :

  1. Metode produksi.
  2. Adanya izin dari pemilik, yaitu franchisor kepada franchisee.
  3. Adanya suatu merek atau nama dagang.
  4. Untuk menjual produk dan jasa.
  5. Di bawah merek atau dagang dari franchise.
  6. 3. Jenis-jenis Franchise

a.  Distibutorships (Product Franchise)

Dalam franchise ini memberikan lisensi kepada franchisee utnuk menjual barang-barang hasil produksinya. Pemberian lissensi ini bisa bersifat eksklusif ataupun non ekskulsif. Seringkali terjadi franchisee diberi hak eksklusif untuk memasarkan di suatu wilayah tertentu.

b. Chain-Style Business

Jenis franchise ini yang paling dikenal masyarakat. Dalam jenis ini, franchisee mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama franchisor dan imbalan dari penggunaan nama franchisor, maka franchisee harus mengikuti metode-metode standar pengoperasian dan berada di bawah pengawasan franchisor dala hal bahan-bahan yang digunakan, pilihan tempat usaha, desain tempat usaha, jam penjualan, pesyaratan para karyawan, dan lain-lain.

c. Menufacturing atau Processing Plans

Dalam franchise jenis ini, franchisor memberitahukan bahan-bahan serta tata cara pembuiatan produk, termasuk didalamnya formula-formula rahasianya. Franchisee memproduksi, kemudian memasarkan barang-barang itu sesuai dengan yang telah ditetapkan franchisor.

Di Indonesia sistem franchise setidaknya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu :

  1. Franchise dengan sistem format bisnis.
  2. Franchise bagi keuntungan.
  3. Franchise kerjasama investasi.
  4. Franchise produk dam merek dagang.

Berdasarkan keempat jenis sistem franchise,sistem franchise yang berkembang di Indonesia saat ini adalah franchise produk dan merek dagang sistem format bisnis karena merupakan bentuk franchise paling sederhana.

  1. 4. Bentuk dan Substansi Kontrak Franchise

Bentuk kontrak franchise adalah bentuk tertulis yang dibuat dalam bahasa Indonesia  dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Sebelum membuat perjanjian tertulis tersebut, franchisor dan pemberi waralaba wajib menyampaikan keterangan tertulis secara benar kepada franchisee atau penerima waralaba,mengenai hal-hal sebagai berikut :

  1. Identitas pemberi waralaba, berikut mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar laba rugi selama-lamanya 2 tahun terakhir.
  2. Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atas cirri khas usaha yang menjadi obyek waralaba.
  3. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima waralaba.
  4. Bantuan ataue fasilitas yang ditawarkan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba.
  5. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.
  6. Cara-cara dan syarat pengakhiran,pemutusan dan perjanjian waralaba.
  7. Hal-hal lain yang perlu diketahui oleh penerima waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba.
  8. 5. Subyek dan Obyek Kontrak Franchise

Subyek hukum dalam kontrak franchise, yaitu franchisor dan franchisee. Franchisor adalah perusahaan yang memberikan lisensi, kepada franchisee, sedangkan franchisee adalah perusahaan yang menerima lisensi dari franchisor. Disamping itu,ada dua pihak lainnya dalam kontrak franchise yang terkena dampak dari kontrak franchise ini, yaitu :

  1. Franchisee lain dalam sistem franchise (franchising system)   yang sama.
  2. Konsumen atau klien dari franchisee maupun masyarakat pada umumnya.
  3. 6. Hak dan Kewajiban antara Franchisor dan Franchisee

Kewajiban dari pihak franchisor adalah menyerahkan lisensi kepada franchisee, sedangkan yang menjadi haknya adalah sebagai berikut :

  1. Logo merek dagang (trade merk), nama dagang (trade name), dan nama baik/reputasi (goodwill0 yang terkait dengan merek dan atau nama tersebut.
  2. Format/pola usaha, yaitu suatu sistem usaha yang terekam dalam bentuk buku pegangan (manual) yang sebagian isinya rahasia usaha.
  3. Dalam kasus tertentu berupa rumus, resep, desain dan program khusus.
  4. Hak cipta atas sebagian dari hal di atas bisa dalam bentuk tertulis dan terlindungi dalam undang-undang hak cipta.

Hak franchisee adalah menerima lisensi, sedangkan kewajibannya adalah membayar royalty kepada franchisor dan menjaga kualitas barang dan jasa yang di franchise.

  1. 7. Jangka Waktu Belakunya Kontrak Franchise

Walaupun para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan jangka waktu berakhirnya kontrak franchise, namun pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan jangka waktu franchise sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

  1. D. Consumer Finance
    1. 1. Pengertian Consumer Finance

Pranata hukum pembiayaan konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah consumer finance. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (consumer credit). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.

  1. 2. Kedudukan Para Pihak dalam Consumer Finance

Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak supplier.

  1. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pemberian suatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.

  1. Hubungan pihak konsumen dengan supplier

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terhadap suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihakpemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak  pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal.

  1. Hubungan penyedia dana dengan supplier

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana dengan pihak supplier tidak mempunyai hubungan hukum khusus, kecuali pihak p enyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dan untuk dipergunakan dalam perjanjian jual beli antara supplier dengan pihak konsumen.

  1. 3. Jaminan-jaminan dalam Consumer Finance
    1. Jaminan utama

Jaminan pokok adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya.jadi disini, prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku, misalnya prinsip 5C (collateral, capacity, character, capital, dan conditional of economi).

  1. Jaminan pokok

Jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dijual dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan, misalnya untuk membeli mobil,maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya.

  1. Jaminan tambahan

Sering juga diminta jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini,walaupun tidak selekat jaminan untuk pemberian kredit bank. Disamping itu, sering juga dimintakan persetujuan istri/suami untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.

  1. E. Credit Card
  2. 1. Pengertian Credit Card

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan dibubuhi identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanpa pelunasan pembayaran harga atau jasa atau barang yang dibeli ditempat tertentu. Selanjutnya membebankan kewajiban kepada pihak penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang atau jasa ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa.

  1. 2. Macam-macam Credit Card

Pengkategorian kartu kredit dapat dilakukan dengan melihat kepada Kriteria sebagai berikut :

  1. Kriteria Lokasi Penggunaan

1)      Kartu kredit internasional

Kartu kredit internasional ini dimaksudkan sebagai kartu kredit yang penggunaannya dapat dilakukan dimana saja, tanpa terikat dengan batas antar negara. Contoh : Visa Card, Master Card, American Express.

2)      Kartu kredit lokal

Kartu kredit lokal hanya dapat digunakan di wilayah tertentu atau di suatu negara tertentu saja. Kartu kredit yang demikian tidak mempunyai jaringan operasional internasional. Contoh : Lippo Card, BCA Card dan sebagainya.

  1. Kriteria Sistem Pembayaran

1)      Kartu kredit (dalam arti sempit)

Kartu kredit sering juga disebut dengan credit card. Dengan kartu kredit seperti ini,pembayaran yang dilakukan secara cicilan.

Apabila pembayaran dilakukan secara cicilan, maka akan dikenakan bunga sesuai dengan lamanya pembayaran. Jadi tidak ubahnya seperti mencicil kredit bank biasa.

2)      Kartu pembayaran lunas

Kartu pembayaran lunas ini sering disebut juga dengan Charge Card.

Kartu kredit lunas dapat dipergunakan sebagai alat bayar jika hendak membeli sesuatu barang/jasa tertentu, dengan prosedur yang sama dengan kartu kredit. Dengan sistem kartu pembayaran lunas, sesuai dengan namanya, maka pihak pemegang kartu tersebut akan melakukan pembayaran seluruh transaksi yang dibuatnya pada saat ditagih oleh penerbitnya. Jadi tidak dibayar secara cicilan.

  1. 3. Para pihak yang Terlibat dalam Hubungannya dengan Credit Card

Para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit adalah :

  1. Pihak penerbit
  2. Pihak pemegang kartu kredit
  3. Piha penjual barang atau jasa
  4. Pihak perantara
  5. F. E-Commerce
    1. 1. Pengertian E-Commerce

Munir Fuady mengemukakan pengertian tentang e-commerce sebagai berikut :

“E-Commerce adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan e-commerce merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (paperless trading)”.

  1. 2. E-Commerce dalam Hubungannya dengan Hukum Kontrak

Perjanjian dalam transaksi elektronik sebenarnya tidak berbeda hanya saja perjanjian tersebut dilakukan melalui media elektronik, syarat sahnya perjanjian pun dilakukan dengan proses penawaran hingga terjadi kesepakatan. Hanya tanda tangan “tinta basah” yang selama ini digunakan dalam menandai telah adanya kesepakatan para pihak dalam perdagangan konvensional diganti dengan tanda tangan digital yaitu satu prosedur teknis untuk menjamin bahwa para pihak tidak bisa mengingkari keberadaanya sebagai subyek hukum dalam perjanjian transaksi elektronik. Artinya, fungsi digital signature tersebut dapat menjadi dasar sahnya suatu perjanjian yang merupakan sumber perikatan bagi para pihak, walaupun secara fisik para pihak tidak bertemu muka.

  1. 3. Kekuatan Alat Bukti Kontrak Dagang Elektronik

Beberapa prinsip hukum yang bersentuhan dengan e-commerce yang mestinya diakui sektor hukum pembuktian adalah :

  1. Semua informasi elektronik dalam bentuk data elektronik mestinya memiliki kekuatan hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian. Dengan demikian,data elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen kerja.
  2. Kontrak yang dibuat secara elektronik mempunyai akibat hukum dan kekuatan pembuktian yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis diatas kertas.
  3. Tanda tangan elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan tandatangan biasa.

Paling tidak terhadap kontrak-kontrak penting, keharusan tertulis dan tandatangan para pihak sampai kapanpun masih tetap diperlukan.

  1. 4. Yurisdiksi Pengadilan

Seringkali proses e-commerce melibatkan para pihak dari negara yang berbeda, sehingga dapat menjadi masalah adalah hukum mana diantara 2 negara tersebut yang berlaku jika ada persengketaan dan pengadilan mana yang berwenang.

Maka dari itu berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut :

  1. Jika para pihak melakukan pilihan hukum dan atau pengadilan yang berwenang dalam kontraknya,maka hukum pengadilan yang dipilih tersebut yang berlaku.
  2. Jika terhadap bidang e-commerce yang sudah terdapat perjanjian internasional dan di negara yang bersangkutan berlaku perjanjian internasional tersebut,maka ketentuan berlakulah prinsip-prinsip nasional tersebut hatus dianggap berlaku.
  3. Jika tidak ada hukum dan atau pengadilan, dan tidak ada pula perjanjian internasional,maka berlakulah prinsip-prinsip hukum perdata internasional dari kedua negara tersebut.
  4. G. Kontrak Konstruksi
    1. 1. Pengertian Kontrak Konstruksi

Pasal 1601 b KUH Perdata memberikan arti kepada perjanjian pemborong kerja sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak pertama, yaitu kontraktor, mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk pihak lain, yaitu bouwheer, dengan harga yang telah ditentukan.

Dalam perkembangnnya saati ini, baik pihak kontraktor maupun pihak bouwheer (pengguna jasa) saling mengikatkan diri dengan masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Kewajiban utama dari pihak bouwheer adalah membayar uang borong (dalam sistem fee dan sistem turn key atau membiarkan pihak kontraktor memungut hasil (daslam sistem BOT) ataupun melakukan hal-hal lain dari tipe-tipe kontrak konstruksi yang lain lagi.

Berdasarkan pengertian diatas ada 4 hal yang dapat dikemukakan, yaitu :

  1. Pekerjaan konstruksi yaitu pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
  2. Perencanaan konstruksi yaitu penyedia jasa orang perorang atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
  3. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorang atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
  4. Pengawas konstruksi yaitu penyedia jasa  orang perseorang atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dasn diserahterimakan.
    1. 2. Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha dalam Kontrak Konstruksi

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 membagi usaha jasa konstruksi kedalam beberapa hal, yaitu :

  1. Jenis usaha jasa konstruksi,yang terdiri dari :

1)      Usaha perencanaan konstruksi yang memberikan layanan jasa perencanaan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontra kerja konstruksi.

2)      Usaha perencanaan konstruksi yang memberikan layanan jasa perencanaan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

  1. Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha perseorangan dan badan usaha, baik nasional maupun asing. Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
  2. Bidang usaha jasa konstruksi terdiri dari :

1)      Bidang pekerjaan arsitektur yang meneliti arsitektur bangunan berteknologi sderhana,menengah, tinggi, arsitektur dalam bangunan (interior), arsitektur lengkap termasuk perawatannya.

2)      Bidang pekerjaan sipil meliputi jalan, jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan dan lain-lain termasuk perawatan dan pekerjaan penghacuran bangunan (demolosion).

3)      Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain AC, instalasi minyak/gas, ekalator dan termasuk perawatannya.

4)      Bidang pekerjaan elektrikal meliputi antara lain instalasi pembangkit, listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta apai termsuk perawatannya.

5)      Bidang pekerjaan tata lingkungan meliputi antara lain tentang perkotan/planologi, analisa dampak lingkungan,teknik lingkungan termasuk perawatannya.

  1. 3. Subyek dan Obyek Kontrak Konstruksi

1)      Pemberi tugas/kerja

2)      Pemborong

3)      Perencana

  1. 4. Bentuk dan Substansi Kontrak Konstruksi

Perjanjian jasa konstruksi bentuknya bebas (vormvij) artinya perjanjian jasa konstruksi dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam praktiknya, apabila ada perjanjian jasa konstruksi yang menyangkut harga borongan kecil, biasanya perjanjian jasa konstruksi dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian jasa konstruksi menyangkut harga borongan yang agak besar maupun besar, biasanya pemborongan dibuat secara tertulis baik dengan akta dibawah tangan atau dengan akta otentik.

  1. 5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Konstruksi

a.  Hak pengguna jasa :

1)      Mengubah sebagian isis kontrak kerja konstruksi tanpa mengubah lingkup kerja yang telah diperjanjikan atas kesepakatan dengan jasa penyedia.

2)      Menghentikan pekerjaan sementara apabila penyedia jasa bekerja sesuai dengan ketentuan kontrak kerja konstruksi.

3)      Menghentikan secara permanent dengan cara pemutusan kontrak kerja konstruksi apabila penyedia jasa tidak mampu memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi.

b. Kewajiban pengguna jasa :

1)      Menyerahkan sarana kerja kepada penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai kesepakatan kontrak kerja konstruksi.

2)      Memberikan bukti kemampuan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan.

3)      Menerima bahan dan atau hasil pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

c.  Hak penyedia jasa :

1)      Mengajukan usul perubahan atas sebagian isi kontrak kerja konstruksi.

2)      Mendapatkan imbalan atas prestasi lebih yang dilakukan.

3)      Mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perubahan isi kontrak kerja konstruksi yang diperintahkan pengguna jasa.

d. Kewajiban penyedia jasa :

1)      Memberikan pendapat kepada pengguna jasa atas penugasannya.

2)      Memperhitungkan risiko pelaksanaan dan hasil pekerjaan.

3)      Memenuhi ketentuan pertanggungan,membayar denda dan atau ganti rugi sesuai dengan yang dipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi.

  1. 6. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Hal Terjadi Kegagalan Bangunan
  2. Tanggung jawab perencanaan konstruksi

Tanggung jawabnya hanya bertanggung jawab atas ganti rigi sebatas hasil perencanaan yang belum/tidak diubah.

  1. Tanggung jawab pelaksana konstruksi

Dijatuhi sanksi administasi dan pembayaran ganti rugi dan dapat dikenakan pada usaha perseorangan dan atau badan hukum usaha pelaksana konstruksi penandatangan kontrak kerja konstruksi.

  1. Tanggung jawab pengawas konstruksi

Dijatuhi sanksi administasi dan pembayaran ganti rugi dan dapat dikenakan pada usaha perseorangan dan atau badan hukum usaha pengawas konstruksi penandatangan kontrak kerja konstruksi.

  1. H. Production Sharing
    1. 1. Pengertian Production Sharing

Pengertian Production Sharing menurut Salim H.S sebagai berikut:

“Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan dan atau badan usaha tetap untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil”.

Unsur-unsur yang tercantum dari definisi tersebut adalah :

  1. Adanya perjanjian atau kontrak.
    1. Adanya subyek hukum,yaitu badan pelaksana dengan badan usaha atau badan usaha tetap.
    2. Adanya obyek, yaitu eksploitasi minyak dan gas bumi.
    3. Kegiatan di bidang minyak dan gas bumi.
    4. Adanya prinsip bagi hasil.
      1. 2. Bentuk dan Substansi Kontrak Production Sharing

Bentuk kontrak prodiction sharing adalah bentuk tertulis,sedangkan substansi yang harus dimuat dalam kontrak production sharing telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yaitu :

  1. Penerimaan negara
  2. Wilayah kerja dan pengembaliannya
    1. Kewajiban pengeluaran dana
    2. Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi
    3. Jangka waktu dankondisi perpanjangan kontrak
    4. Penyelesaian perselisihan
    5. Kewajiban pemasokan minyakbumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri
    6. Berakhirnya kontrak
    7. Kewajiban pasca operasi pertambangan
    8. Keselamatan dan kesehatan kerja
    9. Pengelolaan lingkungan hidup
    10. Penggalian dan kewajiban
    11. Pelaporan yang diperlukan
    12. Rencana pengembangan lapangan
    13. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri
    14. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat
    15. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia
  1. 3. Subyek dan Obyek dalam Kontrak Production sharing

Subyek hukum yaitu para pihak dalam kontrak production sharing adalah Pertamina dan Kontraktor. Sementara itu, obyek dari kontrak production sharing adalah kegiatan usaha minyak dan gas bumi, terutama kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi.

  1. 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Production Sharing

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ada 2  kewajiban dari badan usaha dan badan usaha tetap,yaitu :

  1. Membayar pajak yang merupakan penerimaan negara :

1)      Pajak-pajak

2)      Bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai

3)      Pajak daerah dan retribusi daerah

  1. Membayar bukan pajak yang merupakan penerimaan negara :

1)      Bagian negara, merupakan bagian produksi yang diserahkan oleh badan usaha atau badan usaha tetap kepada negara sebagai pemilik sumber daya minyak dan gas bumi.

2)      Iuran tetap,yaitu iuran yang dibayar oleh badan usaha atau badan usaha tetap kepada negara sebagai pemilik sumber daya minya dan gas bumi sesuai luas wilayah kerja sebagai imbalan atas kesepakatan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

3)      Iuran eksplorasi dan eksploitasi merupakan iuran yang dibayarkan oleh badan usaha atau badan usaha tetap kepada negara sebagai kompensasi atas pengambilan kekayaan alam minyak dan gas bumi yang terbarukan.

4)      Bonus-bonus adalah penerimaan dari bonus-bonus dan bonus-bonus dalam bentuk apapun yang diperoleh badan pelaksana dalam rangka kontrak production sharing.

  1. 5. Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Production Sharing

Apabila terjadi sengketa abtara badan usaha dengan badan pelaksana, maka hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia, karena kedua belah pihak merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan mereka tunduk kepada hukum hukum Indonesia, akan tetapi apabila terjadi sengketa antara badan hukum tetap dengan badan pelaksana,maka para pihak menggunakan aturan dalam International Chamber of Commerce (ICC), karena badan usaha tetap ini merupakan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Dengan kata lain, bahwa dalamkontrak itu adanya unsure asing sehingga aturan hukum yang digunakan adalah ICC.

  1. I. Joint Venture
  2. 1. Pengertian Joint Venture

Joint venture merupakan istilah yang diterjemahkan menjadi kontrak patungan atau disebut dengan perjanjian kemitraan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Menurut Mahmud Peter Marzuki Joint Venture adalah :

“Suatu kontrak antara pemilik modal untuk membentuk suatu perusahaan baru. Perusahaan baru inilah yang kemudian disebut perusahaan Joint Venture”.

Erman Radjagukguk mengemukakan bahwa :

“Joint Venture adalah suatu kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan perjanjian (kontraktual)”.

Inti dari kedua pengertian tersebut, bahwa kontrak Joint Venture merupakan :

  1. Kerjasama antara pemodal asing dengan nasional.
    1. Membentuk perusahaan baru, antara pengusaha asing dengan pengusaha nasional.
    2. Didasarkan pada kontraktual (perjanjian).
  2. 2. Bentuk dan Substansi Kontrak Joint Venture

Kontrak Joint Venture dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis dengan menggunakan Bahasa Inggris. Ini dimaksudkan untuk mempermudah para pihak, terutama partnet asing dalam melakukan penafsiran terhadap substansi kontrak yang diadakan, karena kebanyakan mereka kurang menguasai Bahasa Indonesia, sehingga mereka menginginkan kontrak dibuat dalam Bahasa Inggris.

Raaysmaker mengemukakan unsure-unsur pokok yang perlu dimuat dalamkontrak Joint Venture, yaitu :

  1. Uraian tentang parapihak didalam kontrak
  2. Pertimbangan atau konsiderans
  3. Uraian tentang tujuan
  4. Waktu
  5. Ketentuan-ketentuan perselisihan
  6. Organisasi dari kerjasama
  7. Pembiayaan
  8. Dasar penilaian
  9. Hubungan khusus antara partner dan perusahaan joint venture
  10. Peralihan saham
  11. Bentuk hukum dan pilihan hukum
  12. Pemasukan oelh partner
  13. 3. Subyek dan Obyek dalam Kontrak Joint Venture

Para yang terkait dengan kontrak joint venture perusahaan penanaman modal (asing) dengan WNI dan/atau badan hukum Indonesia,baik BUMN, BUMD, koperasi, perusahaan PMDN, perusahaan non-PMDN.

Obyek dari kontrak joint venture adalah adanya kerjasama patungan abtara perusahaan penanaman modal (asing) dengan WNI dan atau badanhukum Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam kerjasam ini adalah berkaitan dengan kepemilikan saham dan modal yang disetor oelh para pihak terhadap perusahaan yang baru dibentuk.

  1. 4. Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Joint Venture

Hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Ini berarti hukum yang berlaku dalam pembentukan PT.Joint Venture adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasm sedangkan penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, maka harus tunduk pada ketentuan International Chamber of Commerce (ICC).

  1. J. Kontrak Karya
  2. 1. Pengertian Kontrak Karya

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pertambangan di luarminyak dan gas bumi, seperti kontrak karya dalam penambangan batu bara dan pertambangan umum.

Sri Woelan Azizi mengartikan kontrak karya sebagai berikut :

“Suatu kerjasama dimana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional”.

  1. 2. Bentuk dan Substansi Kontrak Karya

Bentuk kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanaman modal asing atau antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik untuk melakukan kegiatan di bisang pertambangan di luar minyak dan gas bumi adalah berbentuk tertulis.

Substansi kontrak karya tersebut disiapkan oelh Pemerintah RI c.q. Departemen Pertambangan dan Energi dengan calon penanam modal.

  1. 3. Subyek dan Obyek Kontrak Karya

Subyek hukum merupakan para pihak yang terkait dengan kontrak karya, yaitu Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi dengan pihal asing atau gabungan dari pihak asing dan domestic, sedangkan obyek kontrak karya adalah prjanjian-perjanjian di bidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi, seperti pertambangan emas, tembaga, batu bara dan lain-lain.

  1. 4. Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Karya

Penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

  1. 5. Berakhirnya Kontrak Karya

Kontrak karya dapat berakhir karena :

  1. Pertambangan berakhir.
  2. Dibatalkan.
  3. Habis waktunya.

8 thoughts on “All about Law

  1. .Thanks ya catatannya,
    .Cukup membantu untuk UTS di kampus nanti,
    .Salam @Anak akuntansi_UNIV METHODIST INDONESIA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s